HARIANKALTARA.COM— Akibat banyak penghematan dana yang dilakukan pemerintah kota (Pemkot) Tarakan, membuat pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi di UBT, Hariyadi Hamid angkat bicara. Menurutnya, proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah seharusnya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kota Tarakan.

“Namun kita lihat proyek-proyek itu ditangani oleh kontraktor pihak luar. Padahal kalau kontraktor daerah, tentu bahan-bahannya akan dibeli di kota Tarakan dan berpengaruh pada perputaran uang di daerah. Tapi kalau ditangani pihak luar kan bahannya diambil dari luar,” ujar Hariyadi kepada awak media.

Bahan-bahan proyek bangunan yang biasa diambil dari Surabaya memang dinilai lebih murah. Namun hal itu tidak akan berdampak ke daerah dan akan menguntungkan kontraktor yang berada diluar Tarakan.

“Permasalahan saat ini kita defisit anggaran, tapi tidak bisa menggerakan roda ekonomi. Akibatnya program pemerintah jalan tapi anggaran kecil. Karena yang bergerak di kota Tarakan kan hanya pelaku-pelaku usaha kecil,” imbuhnya lagi.

Kedua menurut Hariyadi, konteks defisit anggaran Tarakan lebih besar proporsinya untuk membayar gaji dan TPP pegawai. Sedangkan saat ini Tarakan juga dilanda hutang kontraktor, akibatnya pembayaran TPP sempat tertunda bahkan harus dipangkas. Hal tersebut juga dianggap menghambat roda perekonomian kota. Menurut Hariyadi, dengan defisitnya anggaran seharusnya pemkot tidak hanya mengandalkan proyek yang bersumber dari APBD, namun juga anggaran provinsi dan APBN.

“Syukurnya Tarakan itu ditunjang lokasi strategis, banyak kegiatan anggaran Provinsi dan APBN itu diarahkan ke Tarakan, seperti program Jokowi. Namun kita harus berinisiatif mencari proyek yang bisa menggerakan roda ekonomi kota. Seperti penanganan banjir itu penting, tapi berdampak pada perekonomian warga tidak?,” tuturnya lagi.

Sehingga menurutnya, defisit anggaran adalah masalah yang harus segera diatasi agar tidak berkepanjangan. Lanjutnya, solusinya setidaknya ada dua, yakni pemkot harus lebih mengencangkan ikat pinggang, dengan cara memangkas pengeluaran yang dinilai belum prioritas. Cara kedua adalah dengan mendatangkan anggaran dari luar seperti hutang atau dana hibah dari pihak lain.

“Kelemahan pemerintah saat ini adalah lobi ke pusat itu relatif kurang. Bagaimana bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan mengatasi hal-hal yang belum terakomodir di APBD?,” bebernya.

Untuk menggaet investor sendiri juga dianggap solusi lain dalam pembangunan kota. Hanya saja menurut Hariyadi, adanya pemikiran dari investor perihal kembali atau tidaknya biaya modal mereka nanti, menjadi kendala tersendiri. Sementara APBD Tarakan dinilai kurang bisa diarahkan agar bisa menjadi daya dukung investasi. Lantaran saat ini pemkot Tarakan lebih fokus menyelesaikan permasalahan internal mereka dan tidak menopang dari sisi investasi.

“Saya berharap pemkot bisa mengatasi masalah dan bisa berkreatif bagaimana mencari sumber-sumber dana dan investasi bisa muncul di kota Tarakan. Dan bagaimana APBD Provinsi dan APBN banyak-banyak ke Tarakan, agar pertumbuhan ekonomi kita meningkat,” tutup Hariyadi. (HK3)