Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mempersiapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) pengganti Immanuel Ebenezer atau Noel yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hanya saja, dia tak mengungkapkan siapa sosok yang akan mengisi posisi Wamenaker.
"Ada nanti, tenang aja," kata Prabowo di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) dr.Mahar Mardjono, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8).
Dia enggan berbicara banyak soal salah satu anggota kabinetnya terjerat kasus korupsi. Prabowo sendiri sudah mencopot Noel dari jabatannya sebagai Wamenaker sejak ditetapkan tersangka oleh KPK.
"Sudah diurus semuanya itu. Ya? Oke," ujar Prabowo.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatantani keputusan presiden (Keppres) pemberhentian Immanuel Ebenezer atau Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Noel diberhentikan usai resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
"Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah mendatangani keputusan presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan," jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Jumat (22/8).
Pemerintah, kata dia, menyerahkan proses hukum yang menjerat Immanuel Ebenezer kepada KPK.
"Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya," katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merilis konstruksi kasus suap yang melibatkan Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Pria akrab disapa Noel itu menerima uang suap Rp3 Miliar dari penerbitan sertifikat Kesehatan, Keselamtan, Kerja (K3). Bukan cuma itu, Noel juga menerima satu motor.
Dalam aturan, seharusnya uang pembuatan sertifikat K3 Rp275 ribu namun dinaikkan menjadi Rp6 Juta.
Ketua KPK, Setyo Budianto mengatakan, peran Immanuel Ebenezer alias (IEG) menerima aliran uang tersebut senilai Rp3 miliar. Praktik ini ternyata telah terjadi sejak tahun 2019. Namun KPK baru bergerak setelah menerima adanya laporan dari seseorang.
"Uang tersebut mengalir ke penyelenggara negara IEG sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024," kata Setyo saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8).
Dari seluruh suap penerbitan sertifikat K3, KPK menaksir total uang yang diperoleh para tersangka mencapai Rp81 Miliar.
Setyo mengatakan, uang suap tersebut dibelanjakan untuk kepentingan pribadi. Ada yang dibuat beli DP rumah, beli kendaraan sampai hiburan.
Hal ini menjadi ironi, kata Setyo, ketika kegiatan tangkap tangan KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275 Ribu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 Juta.
"Karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih," kata Setyo.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama. Terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih.
0 Comments