TARAKAN - Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan  Sosialisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata pada bidang akomodasi dan restoran selama dua hari, 25-26 Agustus 2020. Sebanyak 25 peserta dari pengusaha perhotelan yang memiliki restoran di dalam hotel menghadiri kegiatan tersebut. 

Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di Bidang Pariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata  Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. 

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola usaha akomodasi dan restoran tentang pengelolaan usaha jasa wisata dalam meningkatkan profesionalitas kepengelolaan usaha wisatanya.

"Peraturan menteri itu semua usaha-usaha mesti tersertifikasi, itu wajib. Dengan sertifikasi itu bisa menjamin kualitasnya, pelayanannya, kepuasan tamu, keamanan juga, itu akan tercapai," ungkap Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Kaltara, Ir. H. Ahmad Hairani, MM, MT.

Kemudian dapat meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan mampu bersaing bersaing secara global. "Hari ini kita sosialisasi dulu, besok baru proses sertifikasinya. Kita menggandeng lembaga sertifikasi dari Sucofindo," jelas mantan Kadis Pekerjaan Umum Kaltara dan Kabupaten Bulungan yang bertepatan ulang tahun ke-58 tahun kemarin. 

Sementara itu, ketua panitia dalam kegiatan sertifikasi usaha pariwisata ini, Hj. Eka Bhakti mengatakan, sosialisasi ini merupakan tahap awal. Menurutnya, dari 13 jenis usaha pariwisata, untuk perhotelan, restoran dan rumah makan, masih banyak belum tersertifikasi. 

"Untuk Tarakan perhotelan ada yang bersertifikasi 8 tapi sudah expired (kadaluwarsa) semua. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas produk, tamu, mengklasifikasikan hotel seperti ini hotel bintang berapa," ujar Eka. 

Masa berlaku sertifikat ini yakni 5 tahun sama dengan sertifikasi kompetensi. Untuk sertifikasi ini biayanya ditanggung masing-masing peserta.

"Karena ini tahap awal kita sosialisasi dulu Tarakan dan Nunukan. Persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi, tahun depan kita sharing ada biaya dari provinsi tapi tidak full dari kita," imbuhnya. 

"Setelah disosialisasi, ada yang mau buat sertifikasi monggo silahkan, yang tidak berarti dia sudah tahu apa saja persyaratannya, mungkin tahun depan," lanjutnya. 

Sekjen PHRI Kota Tarakan, Elkhany Elly menuturkan, program ini menurutnya cukup baik supaya ada keberagaman soal tarif kamar hotel. Sehingga pengusaha perhotelan tidak mudah memainkan tarif kamar. 

"Kita PHRI bisa membuat buttom rate misalnya per kamar 300 ribu ke atas boleh, supaya tidak merusak yang di bawahnya. Sertifikasi ini legalitas ya meliputi SDM, karyawannya, dan bangunannya, harus dipersiapkan untuk disertifikasi, jangan hanya untuk menjalankan program saja, tapi ada suatu pembinaan sehingga kita bisa mendapatkan output yang punya kualitas yang baik," terangnya. 

Elly mengakui pengusaha perhotelan cukup babak belur selama pandemi Covid-19. Pendapatan menurun drastis. Sehingga saat ini walaupun sudah cukup banyak pergerakan orang perlahan ekonomi perhotelan mencoba bangkit kembali. 

"Kami perhotelan masih dalam tahap recovery, bahkan pandemi belum selesai, kami berpikir bagaimana kami mencukupi kebutuhan kami. Pendapatan turun dan pengeluaran naik membeli APD, pembatasan penggunaan tempat, kami belum bisa memaksimalkan fasilitas yang ada di perhotelan," jelasnya. 

Soal sertifikasi usaha pariwisata ini, Elly berharap ada subsidi dari pemerintah provinsi atau pusat, sehingga mereka bisa terbantukan untuk memperoleh legalitas dan membantu dalam masa Covid-19.

"Memang sudah ada pergerakan, ada kebijakan dari perusahaan tambang, BUMN, sebelum pekejanya masuk kerja jadi harus isolasi mandiri jadi bekerjasama dengan perhotelan jadi ini lebih banyak menggerakkan occupancy (menginap) perhotelan. Per 1 Agustus juga untuk rapid test speedboat antar pulau di Kaltara sudah tidak ada, pergerakan orang mulai meningkat, mudahan segera menjadi normal kembali," pungkas Elly.(hk1)