Tarakan – Anggota Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Fernando Sinaga bersama Laskar Pemuda LATUP menginginkan adanya Desa Empat Pilar Kebangsaan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat hukum adat Dayak. 

“Dengan otonomi desa sesuai amanah UU Desa, sejatinya desa dapat dijadikan sebagai model bagi pelaksanaan empat pilar kebangsaan bagi warga desa. Empat pilar yang dimaksud tersebut antara lain Pancasila, Undang–Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka saya ingin ada Desa Empat Pilar Kebangsaan di Kaltara ini”, ujar Fernando Sinaga yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kaltara. 

Wakil Ketua Komite I DPD RI ini menilai, pembentukan Desa Empat Pilar Kebangsaan di Kaltara pada tahap awalnya dibentuk di Desa Adat, baru tahap selanjutnya dibentuk di desa–desa non adat atau desa dinas.

“Masyarakat hukum adat selalu memiliki berbagai keistimewaan. Maka Laskar Pemuda Latup sebagai ormas pemuda berbasis adat dayak harus berpartisipasi dan ikut mendorong terbentuknya Desa Empat Pilar Kebangsaan di Kaltara. Segera berkoordinasi dengan Kepala Desa, gunakan bersama–sama anggaran Dana Desa untuk realisasikan Desa Empat Pilar Kebangsaan”, ajak Fernando.

Fernando menjelaskan, pihaknya akan mendiskusikan soal Desa Empat Pilar Kebangsaan ini dengan rekan – rekannya sesama anggota Badan Sosialisasi MPR RI.

“Desa Empat Pilar Kebangsaan ini penting untuk direalisasikan. Mengingat, masyarakat hukum adat itu kental dengan kearifan lokal, sehingga dapat dengan mudah menerapkan empat pilar kebangsaan yang juga kental dengan keindonesiaan”, ungkap Fernando.  

Dihadapan para anggota Laskar Pemuda LATUP, Fernando juga meminta agar pembentukan Desa Empat Pilar Kebangsaan mampu mendorong terwujudnya ekonomi Pancasila agar berdampak konkret pada peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa. (*)